Mohamad Sobary

Sultan ya Sultan. Tak ada orang yang tak mengerti artinya karena meskipun kata itu berasal dari bahasa Arab, waktu telah mengubahnya menjadi bagian dari sejarah, sistem politik, dan kekayaan budaya kita.

Sultan dan kesultanan—artinya raja Islam dan kerajaan Islam—sejak lama telah ikut membentuk dan menjadi bagian ke-Indonesia-an kita. Di berbagai wilayah Nusantara dulu, para sultan gigih berjuang mengusir penjajah Portugis maupun Belanda. Maka mereka pun kita jadikan pahlawan nasional.

Di dalam lingkungan dinasti Mataram sendiri sudah ada sultan besar yang juga tercermin pada gelarnya: Sultan Agung. Beliau raja ketiga Mataram (1613-1645) dan sultan pertama, sebelum Sultan Hamengku Buwono I (1755-1792) membangun kesultanan yang berlangsung hingga kini.
Keraton yang dipagari benteng tebal itu telah menyaksikan perubahan sosial dari abad ke abad dan pelan-pelan menyesuaikan diri tanpa kegetiran. Para sultan selalu mengambil sikap dan rekayasa kebudayaan untuk turut mewarnai perubahan tersebut.

Sultan Agung memberi "warna" Jawa terhadap Islam yang merupakan agama "baru" zaman itu. Dengan “warna" lokal itu Islam meresap ke dalam jiwa dan hati sanubari masyarakat Jawa sebagai Islam yang matang dan akomodatif terhadap perubahan, serta tak bersikap galak pada pihak lain.

Pergeseran Hindu-Buddha menjadi Islam itu mencemaskan. Ini perubahan menakutkan dan menggoreskan luka. Mana mungkin hidup di dalam keretakan budaya dan ketegangan macam ini stabilitas bisa dijaga bila sultan tak sebijaksana Sultan Agung?

Tanpa kearifan macam itu masih adakah Jawa sebagaimana Jawa kita ini? Dan mungkinkah kita membangun negara baru—Indonesia—bila kita tak memiliki kedalaman jiwa dan kearifan menghadapi tantangan zaman yang bersemangat saling mengalahkan?

Kedekatan dan rasa hormat kawula terhadap Sultan Agung dapat dirasakan dalam cerita rakyat tentang seorang tukang rumput yang memberi makan kuda-kuda istana. Tukang rumput itu diberinya hadiah semangka yang bisa mengubah nasibnya.

Namun, si tukang rumput menjual buah itu. Padahal, Sultan Agung mengisinya dengan segenggam berlian yang bisa membuatnya menjadi kaya. Apa boleh buat. Sultan Agung lalu menyimpulkan, miskin itu agaknya memang sudah suratan nasib. Kita boleh tak setuju dengan kesimpulan beliau.

Sultan Hamengku Buwono IX bicara "Takhta Untuk Rakyat". Mungkin beliau sudah tahu dan memiliki alasan kuat ketika memutuskan menyatukan Yogya ke dalam Republik yang baru lahir. Orang pun hormat terhadap sikap patriotik ini.

Maka, saya sedih menyaksikan keserakahan politisi sekarang yang tiap kecewa langsung mengancam untuk merdeka dan berpisah dari Republik. Betapa bedanya dengan Sultan Hamengku Buwono IX. Dan pernahkah Sultan dulu maupun sekarang mengancam seperti itu?
Rasa humor Sultan Hamengku Buwono IX juga tercermin dalam kedekatannya dengan kawula.

Pada suatu pagi beliau menyetir jip sendiri dan menolong mengangkut dagangan seorang pedagang di Pasar Beringharjo. Ketika beliau menurunkan dagangan tersebut, seorang pedagang lain mengenali beliau sebagai "Ngerso Dalem Sultan IX" dan pedagang yang ditolong itu pun pingsan.

Sultan Hamengku Buwono IX pun, sebagai tokoh Golkar, tak marah ketika dalam kampanye Pemilu 1982 disudutkan sebuah poster: Diam-diam Sri Sultan menusuk PDI.

Ngarsa Dalem X pun diperhadapkan dengan tuntutan sejarah yang membuat beliau harus bersikap dan mengambil keputusan bijaksana. Selama proses penyusunan UU Keistimewaan Yogya ini muncul berbagai macam sikap dan pandangan yang berkiblat pada kepentingan Yogya, kepentingan rakyat Yogya, keraton, sekaligus kepentingan Indonesia.

Dalam proses ini muncullah prinsip "wait and see politics" yang membuat segalanya berjalan lamban dan bertele-tele. Pemerintah pusat pun tak bisa cepat memutuskan apa arti istimewa? Sri Sultan terus-menerus menjadi gubernur? Keraton dijadikan monarki konstitusional dan semua belanja keraton dibiayai dari anggaran belanja negara?

Orang lupa, Sultan itu raja. Maka, ketika beliau memutuskan tak mau lagi menjadi gubernur, dikiranya ini pernyataan politik biasa. Yang lain bahkan menuduh, beliau ingin meraih posisi lebih tinggi di pusat.

Dikiranya Sultan sama dengan politisi Jakarta yang tak tahu malu memainkan kartu "memang lidah tak bertulang". Bagi orang Jawa, raja itu "wong agung" yang menjadi teladan "laku" seperti Panembahan Senapati dari "Ngeksi Ganda" di Yogya.

Sabda Sultan X, "buat apa takhta kalau tak memberi arti bagi kesejahteraan masyarakat", saya kira bukan janji pemilu yang tak pernah berisi. Dalam sabda itu tersirat bahwa wisdom, dan pandangan jauh ke depan, dan nasionalistis, masih terjaga baik, dan tetap mengalir di dalam darah para Sultan. Dulu, maupun sekarang.

Sumber: Kompas (ASAL USUL)