Cibodas, 1 Desember 2008 13:52
Banyak keluhan disampaikan para penyuluhab pertanian ketika mereka berdialog dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara jambore dan festival karya penyuluhan pertanian II di Cibodas, Jawa Barat, Minggu (30/11).

Meski telah ada Undang-Undang yang khusus mengatur sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan peternakan, para penyuluh masih kesulitan melaksanakan tugas mereka karena belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur rincian tugas serta honor mereka.

Salah seorang penyuluh pertanian, Nani Surtini, asal Cianjur, Jawa Barat, meminta Presiden Yudhoyono agar mempercepat terbitnya PP tersebut karena sampai saat ini belum ada dasar hukum pembentukan badan pelaksana penyuluhan di daerahnya.

Para penyuluh juga mempertanyakan, apakah ada kemungkinan mereka diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menanggapi keluhan tersebut, Presiden segera bertanya kepada Menteri Pertanian Anton Apriyantono yang duduk di sampingnya tentang proses pembuatan PP penyuluhan.

Rancangan PP tersebut, ternyata sedang berada dalam proses koordinasi dengan menteri-menteri terkait seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani an Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Taufiq Effendi. "Kalau PP itu sudah sampai di meja saya pasti langsung saya tanda tangani. Tagih saya satu bulan lagi," ujar Presiden Yudhoyono.

Mengenai kemungkinan para penyuluh pertanian untuk menjadi PNS, Presiden Yudhoyono hanya mengatakan ia akan mencari kemungkinan tersebut. "Mudah-mudahan bisa. Doakan saja," ujarnya.

Para penyuluh petani saat ini ada yang berasal dari PNS kantor dinas pertanian, namun ada juga yang berstatus swadaya tanpa dibayar.

Mereka setiap saat harus menerima pengaduan dari para petani dan membantu petani menyelesaikan masalah produksi pertanian.

Di hadapan 4.500 penyuluh pertanian dari seluruh Indonesia, Presiden Yudhoyono menyampaikan terima kasih atas peranan mereka meningkatkan produktivitas pertanian dan bahkan memuji peran aktif mereka membantu petani.

Untuk menghibur para penyuluh petani, Presiden lantas mengatakan bahwa ia telah menciptakan lagu berjudul Budi Temanku.

Kepala Negara, secara khusus memutarkan keping cakram lagu tersebut yang dinyanyikan oleh grup musik The Brothers.

Presiden Yudhoyono juga tidak sungkan memperdengarkan suaranya untuk menyanyikan lagu tersebut.

Lagu itu berkisah tentang seseorang yang mengimpikan pergi mencari kerja ke kota agar sejahtera, namun akhirnya justru menemukan kesejahteraan dan kedamaian sebagai petani di desa. "Tak perlu petani berbondong-bondong ke kota. Menjadi petani di desa juga bisa sejahtera," katanya.

Sayangnya, lagu ciptaan Presiden Yudhoyono itu tidak menjelaskan, bagaimana seorang petani bisa sejahtera dan damai hidup di desa. [EL, Ant]

Source Gatra

Sumenep, 27 November 2008 09:58
Windi Apriliyah, bocah berusia empat tahun, warga Dusun Jasaan, Desa Aengbaja Kenek, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Madura, sejak lahir hingga saat ini hidup dengan tanpa anus.

Ditemui di rumahnya, Rabu (26/11), putri kedua dari pasangan suami-istri Badri Asmoni, 44 tahun, dan Kudma, 40 tahun, harus menanggung penderitaannya itu tanpa batas waktu.

Badri mengatakan, putrinya yang lahir pada 24 April 2004 itu, kini sudah tidak lagi mendapatkan pelayanan medis gratis melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) seperti yang pernah diterimanya sebelumnya.

Menurut lelaki yang bekerja sebagai buruh tani itu, keluarganya ternyata tidak masuk dalam data pemutakhiran Jamkesmas.

Padahal, katanya, sebelumnya sempat menikmati program layanan kesehatan gratis tersebut, yakni selama tahap pembuatan saluran kotoran pada bagian perut kanan. "Saluran kotoran itu dibuat saat Windi baru berumur 40 hari," ungkap Badri.

Badri menuturkan, Windi selalu ditolak dari kehidupan teman sebayanya karena sering mengalami bau yang tidak wajar. Windi sempat dioperasi di RSU dr Soetomo Surabaya melalui program Jamkesmas saat masih berumur 1 tahun.

Operasi tersebut dilakukan untuk pembuatan anus yaitu saluran untuk buang kotoran.

Ternyata, lanjut Badri, anus buatan pihak dokter RSU dr Soetomo tersebut belum berfungsi dan kontrol terakhir dilakukannya pada akhir 2007 lalu. Pada saat itu, Windi dikatakan dokter mengalami gagal ginjal sehingga butuh terapi tiga kali dalam sepekan.

Untuk melaksanakan terapi bagi Windi, Badri mengaku tidak lagi mempunyai kemampuan. "Selain tidak mendapatkan program Jamkesmas, biaya transportasi Sumenep-Surabaya sangat memberatkan," katanya.

Badri menambahkan, sejak anaknya tidak masuk dalam program Jamkesmas, keluarga sudah berusaha menanyakan pada pihak terkait, baik pada Badan Pusat Statistik Catatan Sipil, PT Askes, dan Dinas Kesehatan Sumenep, namun tetap tidak ada solusi. "Alasannya tidak masuk dalam pemutakhiran data Jamkesmas. Sehingga tidak lagi mendapatkan pelayanan kesehatan gratis," keluhnya.

Badri jelas mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah kabupaten, yang tidak lagi memasukkan Windi dalam data Jamkesmas. Padahal, keinginan Windi untuk hidup normal selalu diucapkan. Bahkan, selalu mengajak untuk ke rumah sakit agar anus buatannya cepat berfungsi kembali. [EL, Ant]

Source Gatra