INGIN memberikan sumbangsih pemikiran berupa metode untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan di Bangkalan, menjadi pendorong utama bagi DR H Mohamad Hasanudin Buhory MM. Pria kelahiran Desa Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan ini merasa peduli terhadap wajah dan kondisi pendidikan beberapa tahun terakhir.

Hal itu dibuktikan dengan diraihnya gelar doktor pada Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) di Universitas Brawijaya Malang yang baru saja diraihnya beberapa minggu lalu. Semangatnya yang cukup besar untuk menimba ilmu setinggi mungkin ini juga diharapkan agar menjadi pendorong bagi masyarakat di pelosok agar juga memiliki semangat tinggi untuk mencari ilmu.

Bahkan, dalam ujian doktor yang diikuti sebanyak 200 orang di Unibraw saat itu, pria yang kini dikaruniai 5 orang anak ini mampu meraih the best tree diantara peserta ujian. Selain itu, dalam menempuh pendidikan S3-nya ini, waktu yang ditempuh pria yang akrab disapa Hasan lebih cepat dari rata-rata rekannya. Yakni, hanya 3 tahun.

Padahal, sebagai seorang birokrat, kewajiban melaksanakan tugas kedinasan cukup padat, baik ketika sebagai Kepala Dinas P dan K Bangkalan hingga menjadi Asisten II Sekkab Pemkab Bangkalan. Saat ini, karena dukungan dan dorongan semua pihak, khususnya Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin, gelar doktor itu pun berhasil disabet lebih cepat.

Kini, tentu saja dengan posisinya yang cukup strategis sebagai Asisten II Sekkab membidangi sektor Ekonomi dan Pembangunan, keilmuan yang diperoleh satu-satunya pejabat bergelar doktor di birokrasi Pemkab Bangkalan ini sangat mendukung kegiatan sehari-harinya.

Apalagi, pengalamannya sebagai seorang birokrat juga dibarengi segudang pengalaman diluar birokrasi. Salah satunya sebagai Ketua Pengkab PSSI Bangkalan saat ini.

Yang cukup menarik, meski sibuk dengan pekerjaan, Hasan mampu menyusun sebuah karya sebagai syarat kelulusan gelar doktornya. Yaitu, sebuah karya yang menganalisa tentang proses pendidikan di Kabupaten Bangkalan, khusunya terkait program wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) sembilan tahun.

Pada buku setebal 163 halaman itu, Hasan mendeskripsikan dan menganalisa dunia pendidikan seiring program wajardikdas 9 tahun dengan menelorkan 8 saran. Utamanya yang didasarkan kepada faktor-faktor penghambat sebagaimana ditemukan dalam penelitiannya.

Diantaranya, meliputi perlunya peningkatan kapasitas dan kemampuan serta motivasi tenaga pelaksana khususnya dalam lingkup Dinas P dan K hingga ke pihak sekolah, perlunya peningkatan dukungan sarana dan prasarana serta dukungan dana operasional, perlunya terus melakukan sosialisasi dan kerjasama yang lebih intens dan berkelanjutan dengan para orang tua murid, masyarakat sekitar dan masyarakat luas pada umumnya.

Selain itu, perlu dibuatnya kebijakan-kebijakan dalam bentuk perda yang dapat menjamin dilaksanakannya akuntabilitas administrasi oleh dinas pendidikan dalam kondisi apapun, sebelum membuat kebijakan terkait dengan program wajardikdas 9 tahun. Dinas pendidikan sebaiknya melakukan analisis situasi dan kondisi lapangan sehingga diharapkan kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah.

Termasuk, melihat dampak dari bantuan-bantuan yang diberikan, dinas pendidikan harus membuat standar atau kriteria yang jelas tentang keberhasilan atau kegagalan program wajardikdas 9 tahun dan menginstruksikan kepada masing-masing kepala sekolah untuk memberikan laporan kemajuan prestasi belajar khusus pada siswa yang mendapatkan bantuan beasiswa serta selalu melakukan monitoring terhadap kemajuan pelaksanaan program dari waktu ke waktu dan sebagainya. (rusli djunaidi)

Sumber : Jawapos, Minggu, 22 April 2007.